Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2022). Foto: Jaka/nr

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendorong adanya pemetaan dan kajian mendasar terhadap wilayah yang memiliki tren peningkatan investasi. Dengan adanya pemetaan dan kajian, dapat menjadi dasar bagi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam meningkatkan investasi yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar Rp1400 triliun pada tahun 2024, dan Rp1200 triliun pada 2022.

“Tren investasi ini banyaknya di pulau mana, daerah mana. Karena itu harus dipetakan dan dikaji, agar Pak Bahlil dan staf Kementerian ke depannya tidak hanya semangat memberikan izin. Tapi ada beberapa persoalan mendasar yang harus diperhatikan. Ketika kita mau mencapai Rp1400 triliun atau Rp2000 triliun saya setuju, tapi ada 3 masalah besar yang mendasar,” kata Rudi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Politisi Partai NasDem itu memaparkan, masalah pertama adalah perizinan. Ia pun mempertanyakan, apakah Kementerian Investasi sudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Rudi meminta mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus satu bahasa, satu jiwa dan satu keinginan untuk menerima investor. “Harus duduk bersama dulu. Sarana perizinannya harus disiapkan,” tandasnya.

Permasalahan kedua, terkait lahan. Temuan Rudi di lapangan, keterbatasan lahan dan mahalnya harga lahan menjadi penghambat investasi. “Pengadaaan lahan mahal tidak, ada tidak? Itu yang diminta China, misalnya ke Batam, lahannya dekat dan murah. Siap enggak penawaran ini? Kan harus disiapkan. Baru yang ketiga, regulasi. Kebijakan-kebijakan antara pusat, tingkat gubernur sama bupati dan wali kota, biasa mereka ada perbedaan. Ketika Presidennya A, menterinya bapak, tapi belum tentu di provinsi, kabupaten dan kota bisa satu pikiran sama Menteri. Itu yang harus diselesaikan,” tandas Legislator Dapil Sumatera Utara III itu.

Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan target investasi Rp1.200 triliun merupakan syarat untuk pertumbuhan ekonomi bisa tercapai di atas 5,3 persen pada 2022.  Capaian realisasi investasi secara kumulatif sepanjang Januari-September 2022 sudah masuk sebesar Rp892,4 triliun. Realisasi investasi tersebut sudah tercapai 92,1 persen dari target RPJMN sebesar Rp968 triliun dan 74,4 persen dari target Presiden Jokowi Rp1.200 triliun pada tahun 2022 ini.

“Jujur saya katakan secara year on year, PMA kita tumbuh sebesar 63,6 persen dan PMDN tumbuh 22,5 persen. Dengan demikian, komposisinya adalah luar Jawa 52,9 persen dan Pulau Jawa 47,1 persen,” kata Bahlil. Capaian tersebut didukung dengan penciptaan lapangan pekerjaan sebesar 965.122 tenaga kerja langsung dari total 131.278 proyek. Adapun 10 besar negara-negara investor pada kuartal ketiga di 2022, yakni Singapura, Cina, Jepang, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Belanda, dan Australia. (sf/aha)